Home » , » Gaji Direktur BPJS 300 Juta, Iuran BPJS Naik, Pelayanan Buruk, Rakyat Kecil Dipersulit

Gaji Direktur BPJS 300 Juta, Iuran BPJS Naik, Pelayanan Buruk, Rakyat Kecil Dipersulit

Posted by seduhkopi.com

seduhkopi.com, Sungguh tidak etis apa yang dirasakan sebagian pasien peserta BPJS kesehatan. Sudah masuk dua tahun lebih pemerintah mengimbau agar seluruh masyarakat Indonesia mendaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan. Namun sejauh ini, pelayanan yang diberikan oleh dokter maupun tempat pelayanan kesehatan, baik rumah sakit, klinik kesehatan, dan puskesmas mendapat banyak hal yang dikeluhkan oleh masyarakat.


Program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan biaya yang murah kepada masyarakat, melalui program BPJS Kesehatan, dianggap belum sepenuhnya diikuti dengan pelayanan yang memuaskan seperti keinginan masyarakat. Masih banyak keluhan dari pasien BPJS Kesehatan. Bahkan, banyak yang merasa pasien BPJS Kesehatan ini dinomorduakan, apalagi di tempat praktek dokter yang melayani pasien BPJS.

Hal yang serupa juga terjadi di rumah sakit, pelayanan bagi pasien BPJS Kesehatan juga dirasakan masih belum memuaskan. Hal tersebut tentunya akan menambah beban, apalagi pasien ataupun keluarga yang sedang dalam kondisi sakit atau butuh bantuan. Jadi, buruknya pelayanan sekecil apapun, akan terasa sangat tidak memuaskan. Bahkan, tidak jarang pula pasien BPJS Kesehatan dianaktirikan atau diremehkan oleh pihak rumah sakit.

Seperti berita yang dilansir suarajakarta.co, Februari 2015 menjadi bulan yang buruk bagi dunia pelayanan kesehatan Indonesia. Bayangkan ditengah Indonesia menuju MDGs 2019, 4 orang pasien tewas karena buruknya pelayanan di Rumah Sakit.

Kasus buruknya pelayanan BPJS Kesehatan yang pertama terjadi di Kabupaten Bekasi tepatnya di RSUD Cibitung. Wandi (27) seorang warga Vila Mutiara, menderita infeksi paru paru, pasien BPJS Kesehatan kelas II dengan no. JKN 0001475721213. Nahas, Wandi harus menghembuskan nafas terakhirnya di RSUD Cibitung setelah ditangani dengan tidak serius selama 3 hari di IGD. Ia juga tidak mendapatkan obat yang diperlukan karena obat di RSUD Cibitung sudah habis.

Kasus kedua terjadi di RS Siloam, Tangerang. Adalah meninggalnya 2 orang pasien karena kelalaian pihak rumah sakit. Mereka meninggal akibat kesalahan penyuntikan obat anastesi, padahal hanya karena label obat anastesi dan isinya yang tidak sesuai. Dua orang pasien tersebut mengalami gatal di sekujur tubuh kemudian disusul kejang-kejang dan berakhir dengan kematian.

Kasus yang ketiga adalah bayi yang masih berusia 12 hari bernama Habibah telah wafat di Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang, jenazah bayi tesebut ditahan oleh pihak Rumah Sakit hanya karena diharuskan membayar 24 juta sementara orangtuanya pada saat itu hanya mampu membayar 6 juta.


Seorang pasien bernama Naira Azkia juga pernah mengalami buruknya pelayanan BPJS Kesehatan. Seperti yang dikutip seduhkopi.com dari merdeka.com, Naira Azkia (2 tahun) warga Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan. Naira yang menderita gejala rabies setelah digigit kucing di rumahnya, langsung dibawa oleh orangtuanya ke Rumah Sakit swasta di Galaxy, Bekasi Selatan. Namun pihak rumah sakit menolak dengan alasan tidak mempunyai obat anti rabies dan meminta agar Naira dirujuk ke rumah sakit yang lain.

Tidak lama setelah mendapat laporan kasus yang dialami Naira tersebut, Rahmawati, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi, terjun langsung memeriksa persediaan obat rabies di rumah sakit itu dengan menyamar sebagai keluarga korban pasien rabies. Namun, kali ini Rahmawati menyatakan bersedia membayar semua biaya pengobatan dengan kocek pribadi, tidak dengan jaminan BPJS Kesehatan. Saat itulah dia menemukan kejanggalan.

Ternyata obat anti rabies yang dimaksud tersedia lengkap di Rumah Sakit tersebut. Setelah mengetahui fakta itu, Rahmawati lantas mengadukan sikap rumah sakit itu terhadap pasien BPJS Kesehatan ke kantor BPJS cabang Kota Bekasi.

Beda Naira beda pula dengan Petrus Sesa, lelaki pengguna BPJS ini mengaku mendapat banyak manfaat yang diperolehnya dengan menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Pada kesempatan siang, di Rumah Sakit Bayangkara saat sedang menunggu istrinya melahirkan ia mengatakan pelayanan BPJS cukup mudah dirasakannya, tidak ada kendala yang dihadapinya.

"Selama ini baik-baik saja, kalau ambil obat gratis dengan menggunakan BPJS yang saya miliki. Begitu juga saat istri saya masuk rumah sakit saat ini, saya menggunakan BPJS dan pelayananya bagus," ungkapnya.

Hanya saja, dia juga mengaku ada waktu-waktu tertentu dimana ia juga perlu antre dan membeli obat dengan menggunakan uangnya jika obat yang tersedia di rumah sakit tersebut habis, atau tidak terdaftar dalam daftar obat yang jadi tanggungan BPJS Kesehatan.

Menurutnya, belum sepenuhnya semua pelayanan rumah sakit maupun dokter praktek berjalan bagus. Pasien BPJS Kesehatan sering kali tidak mendapat pelayanan maksimal, dibandingkan pasien swasta atau yang bayar langsung. "Mau bagaimana lagi, pelayanan rumah sakit di Kota ini tak selamanya menyenangkan," keluhnya.

Terlepas dari ramainya kasus pelayanan BPJS Kesehatan yang buruk, tertanggal 1 April 2016 lalu, Pemerintah mengumumkan informasi kenaikan iuran BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres tersebut ditetapkan perubahan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) alias peserta perorangan.

Perubahan iuran BPJS Kesehatan khusus untuk besaran iuran peserta kelas III, Presiden telah menetapkan bahwa iuran peserta perorangan kelas III tidak berubah, yaitu tetap Rp 25.500. Sementara itu, tarif untuk kelas 1 dan kelas 2 mengalami kenaikan masing-masing sebesar Rp20.500 dan Rp8.500. Kelas 1 yang sebelumnya Rp 59.500 sekarang menjadi Rp 80.000. Kelas 2 yang awalnya Rp 42.500 kini menjadi Rp 51.000.

Mirisnya lagi, pelayanan buruk BPJS itu sangat berbanding terbalik dengan gaji yang diterima Direktrur BPJS. Bayangkan, Presiden saja menerima gaji pokok Rp 62 juta sedangkan Direktur BPJS Rp 300 juta. Hal tersebut disampaikan sendiri oleh ketua KPK, Agus Rahardjo.

"Gaji Presiden cuma Rp 62 juta, apa pantas (gaji) direktur BPJS Rp 300 juta?" ujar Agus dalam sebuah seminar di Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2016). Namun, Agus tidak menyebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mana yang ia maksud, apakah BPJS Kesehatan yang dipimpin Fahmri Idris atau BPJS Ketenagakerjaan dipimpin Agus Susanto.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Jayapura Natalia Panggelo mengatakan ada prosedur yang harus dilalui setiap pengguna kartu BPJS. Menurutnya, sosialisasi terkait dengan BPJS sudah banyak dilakukan. Dimana setiap pengguna BPJS harus melakukan rujukan ke rumah sakit, kalau tidak dalam kondisi gawat darurat maka pasien tersebut harus berobat dulu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Misalnya, jika mereka terdaftar di Puskesmas itu artinya mereka harus berobat di Puskesmas, jika mendaftar di dokter keluarga maka mereka harus berobatnya di dokter keluarga begitu juga dengan yang lainnya dimana sesuai dengan apa yang tertera di kartu mereka.

"Pasien harus ingat, masing-masing rumah sakit berbeda-beda prosedurnya, ada rumah sakit yang begitu pasien datang lapor terlebih dahulu ke bagian pendaftaran setelah itu lapor ke BPJS untuk dibuatkan surat SEP, setelah itu BPJS menandatangani surat rujukan mereka barulah mereka ke poliklinik," jelasnya dikutip dari Cenderawasih Pos.



Natalia mengakui bahwa pasien BPJS Kesehatan memang sedikit rumit dibandingkan dengan pasien umum. Kalau pasien umum mereka tak perlu ke fasilitas tingkat pertama lagi, ruangan mana saja bisa karena mereka umum. Sementara pasien BPJS Kesehatan memang harus mengikuti prosedur yang ada untuk mendapatkan pelayanan. "Ikutilah prosedur yang ada dan tetaplah menjadi pasien yang sabar," tuturnya.

Jika pengguna BPJS sudah mengikuti prosedur yang ada maka pasien tersebut tidak lagi dibebani dengan persoalan obat-obatan. Misalnya, saat obat habis di rumah sakit atau dimanapun itu, maka tak diwajibkan seorang pengguna BPJS untuk membeli obat dengan menggunakan uangnya sendiri, itu sudah merupakan tanggung jawab dari pihak rumah sakit.

"Kalau ada rumah sakit, Puskesmas atau tempat berobat dimana saja yang minta bayaran kepada pasien BPJS yang sudah mengikuti prosedur yang ada, silahkan pasien lapor ke kami dan kami akan menindak lanjuti hal tersebut," tegasnya.

Heboh

lihat semua »

Parenting

lihat semua »

Fenomena

lihat semua »

Inspirasi

lihat semua »
close
close
- top2 - bid5